Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan danstatus gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.  Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan bagian dari potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan yang menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan. Untuk memaksimalkan potensi dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanakan pembangunan kesehatan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, maka perlu dipahami lingkungan strategis nasional seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa akan mendapatkan kucuran dana bersumber APBN rata-rata Rp.1 Miliar per desa setiap tahunnya. Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pengembanganUpaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan ditingkat rumah tangga di desa.

Pencapaian Indikator Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50% di tahun 2019 perlu diupayakan dari sekarang. Untuk itu petugas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota serta di Puskemas harus memahami bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar kegiatan UKBM di desa dapat dibiayai dari dana desa minimal 10 %. Oleh sebab itu maka disusun buku saku yang berisikan informasi perencanaan penganggaran kegiatan UKBM di desa, “kata dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes.

Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan UKBM di desa dengan memanfaatkan dana desa 10 % dari dana desa. Kegiatan ini telah disesuaikan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat desa sesuai yang tertera dalam PP No. 43 Tahun 2014 dan dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

  1. Fasilitasi Layanan Promosi Kesehatan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat
  2. Kunjungan Rumah untuk Pemberdayaan Keluarga
  3. Koordinasi dalam rangka Penggalangan Komitmen Pembangunan Desa yang terintegrasi atara kesehatan dengan sektor lain Pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan yang ada, mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka pembangunan desa. Pertemuan ini adalah Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Kelurahan, Perangkat Pemerintahahn Desa/Kelurahan, Unsur Lembaga Kemasyarakatan seperta BPD, Ting Penggerak PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat di Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya.
  4. Pembinaan oleh Perangkat Desa ke kelompok UKBM
  5. Pembinaan Masyarakat oleh Bidan di Desam Pembinaan oleh Bidan di desa kepada Kader,tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan ini minimal dilakukan 4 kali dalam setahun.
  6. Survei Mawas Diri.
  7. Musyawarah Masyarakat Desa
  8. Monitoring.
  9. Paket Intervensi Kegiatan UKBM.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes., yang hadir menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut mendukung upaya pengalokasian dana desa 10% untuk kesehatan.

“Dorongan untuk dapat mengalokasikan minimal 10% ADD bagi kegiatan UKBM tentunya harus didukung oleh semua pihak terkait. Tak terkecuali juga Pengurus Forum Kesehatan Masyarakat Desa (FKMD) serta kader Forum Kibbla yang telah terbentuk di desa desa. Sehingga masyarakat peduli kesehatan tidak hanya menjadi penonton terhadap pembagian kue ADD,”pungkasnya.

Dia berharap peran pendamping Forum Kibbla di desa desa ini, mampu mengawal keberpihakan ADD sebanyak 10% untuk program kesehatan di desa sesuai dengan UU no 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permenkes RI tentang memanfaatan dana desa untuk pembangunan program kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *