Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini perlu dilakukan karena kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta / dunia usaha.

         Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas merupakan modal utama atau investasi dalam pembangunan kesehatan. Kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi merupakan tiga pilar yang sangat mempengaruhi kualitas hidup sumber daya manusia.

        Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Meskipun dalam satu dasawarsa terakhir ini terjadi perubahan tatanan kepemerintahan di Indonesia, tetapi posyandu masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat kita.

        Keberadaan posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak. Peran dan dukungan pemerintah kepada posyandu melalui puskesmas sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu.

        Diharapkan dengan adanya suatu wadah Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan / desa maka mekanisme pembinaan posyandu dapat dilakukan secara berjenjang, dengan tidak hanya terbatas pada komponen instansi pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan unsur-unsur lain seperti Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, LSM, swasta / dunia usaha dan lain sebagainya yang secara tidak langsung nantinya akan mendorong keaktifan posyandu sesuai dengan indikator perkembangan posyandu.

        Saat ini keberadaan Pokjanal Posyandu dalam pembinaan dan pengembangan posyandu di daerah belum berjalan dengan baikOleh  karenanya optimalisasi kelembagaan  Pokjanal Posyandu harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, tidak hanya sekedar  melakukan pembentukan, tanpa kejelasan tugas dan fungsi.

        Diharapkan melalui kegiatan ini, kita bersama-sama menyatukan persepsi dalam suatu mekanisme kerja Pokjanal Posyandu Provinsi, kabupaten / Kota, kecamatan hingga kelurahan / desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembinaan serta pengembangan posyandu kedepan secara tepat sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah.

        Demikianlah pesan dan harapan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin yang di sampaikannya memalui Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin pada acara Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu di Kabupaten Banyuasin tahun 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *